Anggaran Rumah Tangga

Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Generasi Muda FKPPI.
ANGGARAN RUMAH TANGGA INI MERUPAKAN URAIAN/ PENJABARAN DAN ATAU MEMUAT HAL-HAL YANG TIDAK ATAU BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR. 
 

1. SEMANGAT SUMPAH PEMUDA, ADALAH SEMANGAT KEPELOPORAN DAN KOMITMEN KEBANGSAAN YANG MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA.
2. SEMANGAT JUANG 45 ADALAH SEMANGAT MENERUSKAN NILAI-NILAI DAN CITACITA
3. KEPAHLAWANAN PEJUANG 45 YANG RELA BERKORBAN DAN PANTANG MENYERAH DEMI BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
4. SEMANGAT SAPTA MARGA DAN TRI BRATA ADALAH  SEMANGAT PENGABDIAN DAN DISIPLIN

1. IKRAR PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA 12 SEPTEMBER 1978 PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN KESEPA-KATAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN  DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM MEMBENTUK WADAH PERJUANGAN.
2. TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI MERUPAKAN PENGEJAWANTAHAN DARI IKRAR PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA 12 SEPTEMBER 1978 UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN MERUPAKAN PENGGUGAH SEMANGAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN PERJUANGAN KELUARGA BESAR FKPPI.
3. GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH KERANGKA  PERJUANGAN DALAM MENDHARMA BAKTIKAN DIRI UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.
4. MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH SWA DHARMA EKA KERTA YANG BERARTI MANDIRI DALAM TEKAD UNTUK BERBAKTI PADA BANGSA DAN NEGARA.

1. PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI MERUPAKAN LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI.
2. TATA CARA PENGGUNAAN PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

1. ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMENUHI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN MENGIKAT DIRINYA DENGAN ORGANISASI.
2. KEANGGOTAAN GENERASI MUDA FKPPI DAPAT DIRANGKAP DENGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK YANG BERLANDASKAN PANCASILA, UUD 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
3. KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

           ORGANISASI.
    4. KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
 

      1. SETIAP ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI KEHILANGAN KEANGGOTAAN/BERHENTI SEBAGAI ANGGOTA GENERASI MUDA 
           FKPPI KARENA ;  
            a. MENINGGAL DUNIA. 
            b. ATAS PERMINTAAN SENDIRI YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGURUS SETEMPAT SECARA TERTULIS.
            c. DIBERHENTIKAN KARENA MEMBUAT KESALAHAN- KESALAHAN YANG MERUGIKAN ORGANISASI SECARA SENGAJA DAN 
                MELANGGAR SEMUA KETENTUAN-KETENTUAAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN, DAN SETIAP ANGGOTA YANG AKAN 
                DIBERHENTIKAN BERHAK MEMBELA DIRI DALAM RAPAT YANG DIADAKAN UNTUK ITU.
       2. a.  TELAH MELEWATI BATAS USIA MAKSIMAL 45 TAHUN, MAKA KEANGGOTAAN NYA  DAPAT BERALIH MENJADI ANGGOTA 
                FKPPI, BAGI PENGURUS YANG TELAH MELEWATI BATAS USIA TERSEBUT, BERAKHIR SAMPAI HABIS MASA 
                JABATANNYA.
           b.  APABILA ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI TELAH MELEWATI BATAS USIA MAKSIMAL 45 TAHUN DAN MASIH 
                DIBUTUHKAN OLEH ORGANISASI DITINGKAT PENGURUS PUSAT DAN PENGURUS DAERAH, MAKA HARUS MENDAPAT 
                REKOMENDASI TERTULIS DARI KETUA UMUM GENERASI MUDA FKPPI
     3. KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
 

1. SETIAP ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI BERHAK MENDAPATKAN KARTU TANDA ANGGOTA SESUAI DENGAN STATUS KEANGGOTAANNYA.
2. BENTUK KARTU ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

1. KADER GENERASI MUDA FKPPI ADALAH ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI YANG TELAH DITELITI BERDASARKAN KETENTUAN- KETENTUAN ORGANISASI.
2. KETENTUAN MENGENAI KADER DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI. 

1.  KEGIATAN PENGKADERAN GENERASI MUDA FKPPI MERUPAKAN SALAH SATU AKTIFITAS UTAMA ORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN.
2. SISTEM DAN MEKANISME PENGKADERAN GENERASI MUDA FKPPI SECARA FORMAL DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

1. SISTEM PENGKADERAN GENERASI MUDA FKPPI DILAKUKAN MELALUI PENDIDIKAN KADER YANG BERJENJANG DAN BER-KESINAMBUNGAN DI TINGKAT PUSAT, DAERAH DAN CABANG.
2. PENDIDIKAN KADER DITINGKAT PUSAT DISEBUT PENATARAN KADER ORGANISASI TINGKAT PURNA (TARKORNA) DAN ATAU PENATARAN KADER ORGANISASI KHUSUS (TARSUS), DITINGKAT DAERAH DISEBUT PENDIDIKAN DAN LATIHAN KADER ORGANISASI TINGKAT MADYA (DIKLAT KORDYA) DAN DITINGKAT CABANG DISEBUT LATIHAN KADER ORGANISASI TINGKAT PURWA (LATKORWA).
3. PENDIDIKAN KADER DILAKSANAKAN OLEH PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENGURUS SATU TINGKAT DIATASNYA.
4. KETENTUAN MENGENAI PENDIDIKAN KADER SELANJUTNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

1. LEMBAGA LEMBAGA PENGELOLA KADER GENERASI MUDA FKPPI ADALAH SUATU LEMBAGA YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN INVENTARISASI KADER, KEGIATAN KADERISASI DAN MEMANTAU PERKEMBANGAN SERTA PRESTASI KADER KELUARGA BESAR FKPPI.
2. LEMBAGA PENGELOLA KADER DIBENTUK DITINGKAT PUSAT, DAERAH DAN CABANG YANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWABNYA BERADA DIBAWAH KETUA YANG MEMBIDANGI PENDIDIKAN DAN KADERISASI DAN/ATAU ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN.
3. KETENTUAN MENGENAI PENGELOLA KADER DIATUR DIDALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

1. IURAN ANGGOTA, SUMBANGAN-SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DAN USAHA YANG SAH SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR OLEH PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.
2. HAL-HAL YANG MENYANGKUT KEKAYAAN ORGANISASI, BAIK YANG MERUPAKAN PEMASUKAN MAUPUN PENGELUARAN DARI DAN UNTUK ORGANISASI, WAJIB UNTUK DIPERTANGGUNG JAWABKAN PADA AKHIR MASA KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI DISEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN.
3. SETIAP KEPANITIAAN YANG DIBENTUK OLEH KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) BULAN SETELAH KEGIATAN SELESAI KEPADA KEPENGURUSAN SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

1. BENTUK MAKNA DAN ARTI LAMBANG PANJI/PATAKA DAN BENDERA GENERASI MUDA FKPPI SEBAGAIMANA YANG TERDAPAT DALAM LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.
2. BENTUK MAKNA DAN ARTI LAMBANG PANJI/PATAKA DAN BENDERA KELUARGA BESAR FKPPI SEBAGAIMANA YANG TERDAPAT DALAM LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.
3. UKURAN LAMBANG, PANJI/PATAKA, SERAGAM ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPI, BENDERA GENERASI MUDA FKPPI, LAMBANG KELUARGA BESAR FKPPI DAN KELENGKAPANNYA SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI

 

1. HYMNE DAN MARS GENERASI MUDA FKPPI, ADALAH HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI SEBAGAIMANA YANG TERDAPAT DALAM LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.
2. TATA CARA PENGGUNAAN HYMNE DAN MARS GENERASI MUDA FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

1. DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT PUSAT ADALAH PANGLIMA TNI, KAPOLRI, KEPALA STAF ANGKATAN, KETUA UMUM DPP. PEPABRI, KETUA UMUM PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN DARAT, KETUA UMUM PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN LAUT, KETUA UMUM PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN UDARA DAN KETUA UMUM PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLRI.
2. DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT DAERAH ADALAH PIMPINAN TNI-POLRI, KETUA DPD PEPABRI, KETUA PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN DARAT, KETUA PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN LAUT, KETUA PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN UDARA DAN KETUA PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLRI  YANG BERADA DITINGKAT PROVINSI SETEMPAT.
3. DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT CABANG ADALAH PIMPINAN TNI-POLRI, KETUA DPC PEPABRI, KETUA PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN DARAT, KETUA PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN LAUT KETUA PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN UDARA DAN KETUA PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLRI YANG BERADA DITINGKAT KABUPATEN/KOTA SETEMPAT.
4. DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DI TINGKAT RAYON ADALAH PIMPINAN TNI-POLRI, KETUA PEPABRI, KETUA  PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN DARAT, KETUA PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN LAUT, KETUA PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN UDARA DAN KETUA PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLRI YANG BERADA DITINGKAT KECAMATAN SETEMPAT.
5. DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT KOORDINATOR ANGGOTA ADALAH KOMANDAN KOMPLEK, BABINSA DAN BINMAS KELURAHAN DAN DESA.
6. URUTAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA DI DAERAH DISESUAIKAN DENGAN KEPANGKATAN

1. MEMBERIKAN PETUNJUK, SARAN DAN BANTUAN KEPADA PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI DALAM MENJALANKAN SELURUH KEGIATAN ORGANISASI, DAN MENGUKUHKAN PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.
2. MENGARAHKAN KEBIJAKSANAAN / KEPUTUSAN PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI BILA DINILAI MEYIMPANG DARI KETENTUAN-KETENTUAN ORGANISASI.

       1.   DEWAN PERTIMBANGAN GENERASI MUDA FKPPI MERUPAKAN BADAN YANG BERSIFAT KOLEKTIF DITINGKAT PUSAT 
             DENGAN SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT: 
             a. KETUA 
             b. WAKIL-WAKIL KETUA 
             c. SEKRETARIS 
             d. WAKIL-WAKIL SEKRETARIS 
             e. ANGGOTA.

      2.  KETUA DEWAN PERTIMBANGAN GENERASI MUDA FKPPI ADALAH KETUA UMUM FKPPI
      3.  PERSONALIA DEWAN PERTIMBANGAN GENERASI MUDA FKPPI ADALAH MANTAN – MANTAN KETUA UMUM GENERASI 
           MUDA FKPPI, ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI DAN / ATAU MANTAN PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI DAN / ATAU ] 
           TOKOHTOKOH FKPPI YANG MEMPUNYAI DEDIKASI, PRESTASI DAN REPUTASI DALAM ORGANISASI KELUARGA BESAR 
           FKPPI, DIPILIH DAN DISAHKAN OLEH FORMATUR
 

1. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PERTIMBANGAN GENERASI MUDA FKPPI ADALAH, MEMBERIKAN PERTIMBANGAN, PETUNJUK DAN SARAN KEPADA PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI DALAM RANGKA MENJALANKAN SELURUH KEGIATAN ORGANISASI BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK.
2. DEWAN PERTIMBANGAN MEMBERI PERTIMBANGAN / TEGURAN KEPADA PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI APABILA 3 (TIGA) BULAN SETELAH MASA PERIODESASINYA BERAKHIR PENGURUS PUSAT TIDAK MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH NASIONAL.
3. APABILA TIDAK DIINDAHKAN, MAKA DEWAN PERTIMBANGAN DAPAT MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH BERSAMA PENGURUS-PENGURUS DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH NASIONAL.

 

  

      1. PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DAERAH, CABANG DAN RAYON GENERASI MUDA FKPPI ADALAH KADER ANGGOTA          
          GENERASI MUDA FKPPI DAN/ATAU MANTAN PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI DAN/ATAU TOKOH-TOKOH FKPPI YANG 
          MEMPUNYAI DEDIKASI, PRESTASI DAN REPUTASI DALAM ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPI DAN ORMAS FKPPI, DIPILIH 
          DAN DISAHKAN DALAM MUSYAWARAH DAERAH, MUSYAWARAH CABANG DAN MUSYAWARAH RAYON GENERASI MUDA 
          FKPPI.
      2. DEWAN PENASEHAT GENERASI MUDA FKPPI MERUPAKAN BADAN YANG BERSIFAT  KOLEKTIF DENGAN SUSUNAN        
          SEBAGAI BERIKUT :
          a. KETUA 
          b. WAKIL-WAKIL KETUA 
          c. SEKRETARIS 
          d. WAKIL-WAKIL SEKRETARIS 
          e. ANGGOTA-ANGGOTA
     3. KETUA DEWAN PENASEHAT DAERAH GENERASI MUDA FKPPI ADALAH KETUA PENGURUS DAERAH FKPPI ATAU MANTAN  
         KETUA PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI ATAU TOKOH-TOKOH FKPPI YANG MEMPUNYAI PERAN / PRESTASI 
        TERHADAP GENERASI MUDA FKPPI MAUPUN ORMAS FKPPI YANG DIPILIH DAN DISAHKAN DALAM MUSDA GENERASI MUDA 
         FKPPI.
    4. KETUA DEWAN PENASEHAT CABANG GENERASI MUDA FKPPI ADALAH KETUA PENGURUS CABANG FKPPI ATAU MANTAN 
        KETUA PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI ATAU TOKOH-TOKOH FKPPI YANG MEMPUNYAI PERAN / PRESTASI 
        TERHADAP GENERASI MUDA FKPPI  MAUPUN ORMAS FKPPI YANG DIPILIH DAN DISAHKAN DALAM MUSCAB GENERASI MUDA 
         FKPPI.
    5. KETUA DEWAN PENASEHAT RAYON GENERASI MUDA FKPPI ADALAH MANTAN KETUA PENGURUS RAYON GENERASI MUDA 
        FKPPI ATAU TOKOH-TOKOH GENERASI MUDA FKPPI MAUPUN FKPPI YANG MEMPUNYAI PERAN / PRESTASI TERHADAP 
        GENERASI MUDA FKPPI  YANG DIPILIH DAN DISAHKAN DALAM MUSRA GENERASI MUDA FKPPI.
    6. JUMLAH PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DAERAH, DEWAN PENASEHAT CABANG DAN DEWAN PENASEHAT RAYON 
        GENERASI MUDA FKPPI DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN. 
         a. KETUA 
         b. WAKIL-WAKIL KETUA 
         c. SEKRETARIS 
         d. WAKIL-WAKIL SEKRETARIS 
         e. ANGGOTA-ANGGOTA
 

1. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENASEHAT GENERASI MUDA FKPPI ADALAH MEMBERI NASEHAT, PETUNJUK DAN SARAN KEPADA PENGURUS DAERAH/PENGURUS CABANG/PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI, SESUAI DENGAN TINGKATAN DEWAN PENASEHATNYA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN SELURUH KEGIATAN ORGANISASI BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK.
2. DEWAN PENASEHAT DAERAH DAN ATAU PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI MEMBERI PERINGATAN KEPADA PENGURUS DAERAH APABILA 3 (TIGA) BULAN SETELAH MASA PERIODESASINYA BERAKHIR, PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI TIDAK MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH DAERAH.
3. APABILA TIDAK DIINDAHKAN, MAKA DEWAN PENASEHAT DAERAH BERSAMA-SAMA PENGURUS PUSAT DAN DEWAN PEMBINA DAERAH GENERASI MUDA FKPPI MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH DAERAH.
4. DEWAN PENASEHAT CABANG DAN ATAU PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI MEMBERI PERINGATAN KEPADA PENGURUS CABANG, APABILA 3 (TIGA) BULAN SETELAH MASA PERIODESASINYA BERAKHIR, PENGURUS CABANG TIDAK MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH CABANG.
5. APABILA TIDAK DIINDAHKAN, MAKA DEWAN PENASEHAT CABANG BERSAMA-SAMA PENGURUS DAERAH DAN DEWAN PEMBINA CABANG GENERASI MUDA FKPPI MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH CABANG.
6. DEWAN PENASEHAT RAYON DAN ATAU PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI MEMBERI PERINGATAN KEPADA PENGURUS RAYON, APABILA 3 (TIGA) BULAN SETELAH MASA PERIODESASINYA BERAKHIR PENGEURUS RAYON TIDAK MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH RAYON.
7. APABILA TIDAK DINDAHKAN, MAKA DEWAN PENASEHAT RAYON BERSAMA-SAMA PENGURUS CABANG DAN DEWAN PEMBINA  RAYON GENERASI MUDA FKPPI MENGAMBIL LANGKAH - LANGKAH UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH RAYON.

 
 

         1. PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS 
             DEPARTEMEN.
         2. KETUA UMUM GENERASI MUDA FKPPI DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH NASIONAL SERTA DIKUKUHKAN 
             OLEH DEWAN PEMBINA.
        3. PENGURUS HARIAN GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DISYAHKAN OLEH FORMATUR DAN 
            DIKUKUHKAN OLEH DEWAN PEMBINA.
        4. PENGURUS DEPARTEMEN GENERASI MUDA FKPPI DI TINGKAT PUSAT DIPILIH, DISAHKAN DAN DIKUKUHKAN OLEH 
            PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI.
        5. PENGURUS HARIAN GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT PUSAT, TERDIRI DARI  : 
             a. SEORANG KETUA UMUM 
             b. SEBANYAK-BANYAKNYA 4 (EMPAT) ORANG WAKIL  KETUA UMUM 
             c. SEBANYAK-BANYAKNYA 12 ( DUA BELAS) 0RANG KETUA 
             d. SEORANG SEKRETARIS JENDERAL 
             e. SEBANYAK-BANYAKNYA 12 (DUA BELAS) ORANG WAKIL SEKRETARIS JENDERAL 
             f. SEORANG BENDAHARA UMUM 
             g. SEBANYAK-BANYAKNYA 6 (ENAM) ORANG WAKIL BENDAHARA UMUM.
        6. SETIAP PENGURUS DEPARTEMEN GENERASI MUDA FKPPI SEBANYAK-BANYAKNYA TERDIRI DARI 3 (TIGA) ORANG.
        7. PENGURUS PLENO TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT DAN PENGURUS DEPARTEMEN.
        8. SETIAP PERSONALIA PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI DIUTAMAKAN BERDOMISILI DI WILAYAH JAKARTA, 
            BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI.
 


      1. PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN 
            PENGURUS  BIRO.
        2. PENGURUS HARIAN DAERAH GENERASI MUDA FKPPI DIPILIH DAN DISYAHKAN DALAM MUSYAWARAH DAERAH GENERASI 
            MUDA FKPPI.
        3. PENGURUS BIRO DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI.
        4. PENGURUS HARIAN GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT DAERAH SEBANYAKBANYAKNYA 30(TIGAPULUH) ORANG.
               a.SEORANG KETUA
               b. SEBANYAK-BANYAKNYA 12 (DUA BELAS) ORANG WAKIL KETUA 
               c. SEORANG SEKRETARIS 
               d. SEBANYAK – BANYAKNYA 12 (DUA BELAS) ORANG WAKIL SEKRETARIS 
               e. SEORANG BENDAHARA
               f. 3 (TIGA) ORANG WAKIL BENDAHARA.
       5. SETIAP PENGURUS BIRO GENERASI MUDA FKPPI SEBANYAK-BANYAKNYA 3 (TIGA) ORANG.
       6. PENGURUS PLENO DAERAH GENERASI  MUDA FKPPI  TERDIRI  DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.
       7. SETIAP PERSONALIA PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI DIUTAMAKAN BERDOMISILI DI IBUKOTA PROVINSI.



       1. PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN 
            PENGURUS BAGIAN.
       2. PENGURUS HARIAN DIPILIH DAN DISYAHKAN DALAM MUSYAWARAH CABANG GENERASI MUDA FKPPI.
       3. PENGURUS BAGIAN DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI.
       4. PENGURUS HARIAN GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT CABANG SEBANYAK BANYAKNYA 22 (DUAPULUHDUA) ORANG.
          a.SEORANG KETUA 
          b. SEBANYAK-BANYAKNYA 8 (DELAPAN) ORANG WAKIL KETUA 
          c. SEORANG SEKRETARIS 
          d. SEBANYAK – BANYAKNYA 8 (DELAPAN) ORANG WAKIL SEKRETARIS 
          e. SEORANG BENDAHARA 
          f. 3 (TIGA) ORANG WAKIL BENDAHARA
      5. SETIAP PENGURUS BAGIAN GENERASI MUDA FKPPI SEBANYAK-BANYAKNYA 3 (TIGA) ORANG.
      6. PENGURUS PLENO CABANG  GENERASI MUDA FKPPI TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BAGIAN.  
      7. SETIAP PERSONALIA PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI DIUTAMAKAN BERDOMISILI DI KABUPATEN/KOTA 
          SETEMPAT.


        1. PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN RAYON DAN  
            KOORDINATOR ANGGOTA.
        2. PENGURUS HARIAN DITINGKAT RAYON DIPILIH DAN DISYAHKAN DALAM MUSYAWARAH RAYON GENERASI MUDA FKPPI.
        3. PENGURUS HARIAN GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT RAYON SEBANYAK BANYAKNYA 15 ORANG
            a. SEORANG KETUA 
            b. 5 (LIMA) ORANG WAKIL KETUA 
            c. SEORANG SEKRETARIS 
            d. 5 (LIMA) ORANG WAKIL SEKRETARIS 
            e. SEORANG BENDAHARA. 
            f. 2 (DUA) ORANG WAKIL BENDAHARA
        4. PENGURUS PLENO RAYON TERDIRI DARI PENGURUS RAYON DAN KOORDINATOR ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI.
        5. PENGURUS RAYON MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KOORDINATOR ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI.
        6. SETIAP PERSONALIA PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI HARUS BERDOMISILI DI WILAYAH RAYON SETEMPAT.
 


  
PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT : 
 a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA   
     GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.
 b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA.
 c. MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN, PETUNJUK DAN SARAN DEWAN PERTIMBANGAN.
 d. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUNAS
 e. MENGUKUHKAN SUSUNAN PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI.
 f. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI.
 g. MELAKSANAKAN MUSYAWARAH NASIONAL GENERASI MUDA FKPPI SESUAI DENGAN BERAKHIRNYA MASA PERIODESASI.
 


 PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT ; 
  a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 
      GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.  
  b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA, PENGURUS PUSAT DAN DEWAN 
      PENASEHAT DAERAH GENERASI MUDA FKPPI.
  c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSDA.
  d. MENGUKUHKAN SUSUNAN PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI.
  e. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI.
  f. MELAKSANAKAN MUSYAWARAH DAERAH GENERASI MUDA FKPPI SESUAI DENGAN BERAKHIRNYA MASA PERIODESASI.
 


PENGURUS CABANG MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT ; 
 a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 
     GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.
 b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAERAH DAN DEWAN 
      PENASEHAT CABANG.
 c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSCAB.
 d. MENGUKUHKAN SUSUNAN PENGURUS RAYON. 
 e. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS RAYON.
 f. MELAKSANAKAN MUSYAWARAH CABANG SESUAI DENGAN BERAKHIRNYA MASA PERIODESASI.
 

PENGURUS RAYON MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT : 
a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 
    GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.
b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA, PENGURUS CABANG DAN DEWAN 
    PENASEHAT RAYON.
c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSRA. 
d. MENGUKUHKAN SUSUNAN KOORDINATOR ANGGOTA.
e. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI KOORDINATOR ANGGOTA DAN ATAU ANGGOTA.
 f. MELAKSANAKAN MUSYAWARAH RAYON SESUAI DENGAN BERAKHIRNYA MASA PERIODESASI.
 

KETENTUAN MENGENAI PENGURUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT; 
 a. SEMUA PERSONALIA PENGURUS DI SEMUA TINGKATAN DIUTAMAKAN MEMILIKI KUALIFIKASI KADER GENERASI MUDA FKPPI 
    SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.
 b. MAMPU BEKERJA SAMA SECARA KOLEKTIF DAN MAMPU MENINGKATKAN SERTA MENGEMBANGKAN GENERASI MUDA FKPPI.
 c. DAPAT MELUANGKAN WAKTU DAN SANGGUP BEKERJA AKTIF DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ORGANISASI.
 d. TIDAK MERANGKAP JABATAN DALAM WADAH ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPI DAN FKPPI.
 e. PERIODESASI KEPENGURUSAN PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI DISEMUA TINGKATAN ADALAH 4 (EMPAT) TAHUN.
 f.  APABILA KARENA SATU SEBAB TERJADI KEKOSONGAN DALAM SATU JABATAN KEPENGURUSAN, ATAU DIANGGAP TIDAK 
     AKTIF DAN ATAU MELANGGAR KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI, MAKA UNTUK MENGISI KEKOSONGAN JABATAN 
     TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU YANG MEKANISMENYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
 

KETENTUAN MENGENAI KEPENGURUSAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT ; 
    a. SEMUA TINGKAT KEPENGURUSAN MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG  TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR 
        DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPI SERTA SEMUA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.
     b. PEMBUATAN DAN PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI 
         MUDA FKPPI.
     c. SEMUA TINGKAT KEPENGURUSAN BERKEWAJIBAN MENJAGA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN 
          ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN, AGAR DITAATI OLEH ANGGOTA.
 
  1. DITINGKAT PUSAT DIBENTUK DEPARTEMEN, DITINGKAT DAERAH DIBENTUK BIRO, DITINGKAT CABANG DIBENTUK BAGIAN.
  2. DEPARTEMEN/ BIRO/ BAGIAN ADALAH KELENGKAPAN ORGANISASI YANG MERUPAKAN SARANA PELAKSANAAN KEGIATAN 
      DALAM SATUAN ADMINISTRASI KEPENGURUSAN.
  3. DEPARTEMEN TERDIRI DARI  : 
           a. ORGANISASI & KEANGGOTAAN; 
           b. PENDIDIKAN KADERISASI; 
           c. WAJIB BELA NEGARA DAN HANKAM 
           d. PENGABDIAN MASYARAKAT DAN OLAHRAGA; 
           e. PENGKAJIAN STRATEGIS; 
           f. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA, PEMERINTAH, ORMAS; 
           g. PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN, PELAJAR DAN MAHASISWA ; 
           h. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, SENI DAN BUDAYA;
           i. PENERANGAN, MEDIA DAN TEKNOLOGI; 
           j. EKONOMI DAN KOPERASI; 
           k. HUKUM, ADVOKASI DAN LINGKUNGAN; 
           l. WIRASWASTA DAN TENAGA KERJA.
  4. JUMLAH SUSUNAN DAN PERSONALIA DEPARTEMEN PENGURUS PUSAT DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN FORMATUR.
  5. BIRO TERDIRI DARI : 
          a. ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN; 
          b. PENDIDIKAN KADERISASI 
          c. WAJIB BELA NEGARA DAN HANKAM 
          d. PENGABDIAN MASYARAKAT DAN OLAHRAGA; 
          e. PENGKAJIAN STRATEGIS; 
          f. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA, PEMERINTAH, ORMAS;
          g. PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN, PELAJAR DAN MAHASISWA ; 
          h. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, SENI DAN BUDAYA; 
          i. PENERANGAN, MEDIA DAN TEKNOLOGI;
          j. EKONOMI DAN KOPERASI;
          k. HUKUM, ADVOKASI DAN LINGKUNGAN; 
          l. WIRASWASTA DAN TENAGA KERJA.
    6. BAGIAN TERDIRI DARI : 
          a. ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI; 
          b. WAJIB BELA NEGARA DAN HANKAM 
          c. PENGABDIAN MASYARAKAT DAN OLAHRAGA; 
         d. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA, PEMERINTAH, ORMAS DAN KEPEMUDAAN; 
          e. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, SENI DAN BUDAYA; 
          f. PENERANGAN, MEDIA DAN TEKNOLOGI; 
          g. EKONOMI, KOPERASI, WIRASWASTA DAN TENAGA KERJA; 
         h. HUKUM, ADVOKASI DAN LINGKUNGAN.

   7. PENGURUS RAYON MEMILIKI LINGKUP TUGAS : 
          a. ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN; 
          b. WAJIB BELA NEGARA;
          c. PENGABDIAN MASYARAKAT DAN OLAHRAGA; 
          d. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN BUDAYA; 
          e. KOPERASI DAN TENAGA KERJA 

1. LEMBAGA MERUPAKAN BAGIAN DARI GENERASI MUDA FKPPI YANG BERNAMA LEMBAGA SWA DHARMA EKA KERTA DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI SESUAI DENGAN TINGKAT KEPENGURUSAN SERTA DAPAT DIBENTUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.
2. FUNGSI LEMBAGA ADALAH MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DALAM BIDANGBIDANG PENDIDIKAN KADERISASI DAN KEORGANISASIAN, ROFESI, MINAT DAN BAKAT DALAM RANGKA MEMPERLUAS JANGKAUAN PARTISIPASI SERTA KOMUNIKASI ANGGOTA.
3. DALAM HAL PENDIDIKAN KADERISASI TARKORNA, TARSUS, LATKORDYA, LATKORWA DILAKSANAKAN SECARA MANDIRI OLEH PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI DI SETIAP TINGKATANNYA.
4. KETENTUAN TENTANG PEMBENTUKAN, JENIS DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA SERTA PERUBAHAN-PERUBAHANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

1. KOPERASI MERUPAKAN BADAN DILINGKUNGAN GENERASI MUDA FKPPI YANG BERBENTUK KOPERASI SERBA USAHA.
2. BERANGGOTAKAN ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI. 
3. MERUPAKAN SARANA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA. 
4. KETENTUAN TENTANG MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA KOPERASI DENGAN  PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI. 

1.  YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM TETAP YANG SECARA ORGANISATORIS  MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPI. 
2. YAYASAN BERFUNGSI DAN MERUPAKAN MITRA PERJUANGAN GENERASI MUDA FKPPI DALAM MENUNJANG TUJUAN ORGANISASI. 
3. KETENTUAN TENTANG MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA YAYASAN DENGAN ORGANISASI SERTA PERUBAHAN-PERUBAHANNYA  DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPI. 

 
  
1. MUSYAWARAH NASIONAL DIHADIRI OLEH PESERTA DAN PENINJAU. 
     a. PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL ADALAH :
             a.1. UTUSAN UNSUR DEWAN PEMBINA; 
             a.2. UTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN;
             a.3. UTUSAN PENGURUS PUSAT; 
             a.4. UTUSAN UNSUR PENGURUS DAERAH.
    b. PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL MEMILIKI HAK BICARA DAN HAK SUARA. 
    c. SETIAP PESERTA UTUSAN MEMILIKI HAK 1 (SATU) SUARA. 
    d. PENINJAU MUSYAWARAH NASIONAL TERDIRI DARI :
            d.1. UNSUR PENGURUS CABANG; d.2. PIHAK-PIHAK YANG DIUNDANG OLEH PENGURUS PUSAT.
    e. PENINJAU MUSYAWARAH NASIONAL HANYA MEMILIKI HAK BICARA.
 2.  MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA DIHADIRI OLEH PESERTA DAN PENINJAU. a. PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR 
     BIASA ADALAH :
           a.1. UTUSAN UNSUR DEWAN PEMBINA;
           a.2. UTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN; 
           a.3. UTUSAN PENGURUS PUSAT; 
           a.4. UTUSAN UNSUR PENGURUS DAERAH.
     b. PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA MEMILIKI HAK BICARA DAN HAK SUARA.
     c. SETIAP PESERTA UTUSAN MEMILIKI HAK 1 (SATU) SUARA.  
     d. PENINJAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA TERDIRI DARI :
          d.1. UNSUR PENGURUS CABANG; 
          d.2. PIHAK-PIHAK YANG DIUNDANG OLEH PENGURUS PUSAT.
     e. PENINJAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA, HANYA MEMILIKI HAK   BICARA. 
3. MUSYAWARAH DAERAH DIHADIRI OLEH PESERTA DAN PENINJAU.
      a. PESERTA MUSYAWARAH DAERAH ADALAH :
             a.1. UTUSAN UNSUR DEWAN PEMBINA DAERAH; 
             a.2. UTUSAN UNSUR PENGURUS PUSAT;
             a.3. UTUSAN DEWAN PENASEHAT DAERAH; 
             a.4. UTUSAN PENGURUS DAERAH; 
             a.5. UTUSAN UNSUR PENGURUS CABANG;
     b. PESERTA MUSYAWARAH DAERAH MEMILIKI HAK BICARA DAN HAK SUARA. 
     c. SETIAP PESERTA UTUSAN MEMILIKI HAK 1 (SATU) SUARA.  
     d. PENINJAU MUSYAWARAH DAERAH TERDIRI DARI :
             d.1. UNSUR PENGURUS RAYON; 
             d.2. PIHAK-PIHAK YANG DIUNDANG OLEH PENGURUS DAERAH.
     e. PENINJAU MUSYAWARAH DAERAH HANYA MEMILIKI HAK BICARA. 
4. MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA DIHADIRI OLEH PESERTA DAN PENINJAU. 
      a. PESERTA MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA ADALAH :
              a.1. UTUSAN UNSUR DEWAN PEMBINA DAERAH;
              a.2. UTUSAN UNSUR PENGURUS PUSAT;
              a.3. UTUSAN DEWAN PENASEHAT DAERAH;
              a.4. UTUSAN PENGURUS DAERAH; 
              a.5. UTUSAN UNSUR PENGURUS CABANG;
     b. PESERTA MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA MEMILIKI HAK BICARA DAN HAK SUARA.
     c. SETIAP PESERTA UTUSAN MEMILIKI HAK 1 (SATU) SUARA.  
     d. PENINJAU MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA TERDIRI DARI :
         d.1. UNSUR PENGURUS RAYON; d.2. PIHAK-PIHAK YANG DIUNDANG OLEH PENGURUS DAERAH.
     e. PENINJAU MUSYAWARAH DAERAH HANYA MEMILIKI HAK BICARA.
5. MUSYAWARAH CABANG DIHADIRI OLEH PESERTA DAN PENINJAU. 
     a. PESERTA MUSYAWARAH CABANG ADALAH :
           a.1. UTUSAN UNSUR DEWAN PEMBINA CABANG; 
           a.2. UTUSAN UNSUR PENGURUS DAERAH;
           a.3. UTUSAN DEWAN PENASEHAT CABANG
         ; a.4. UTUSAN PENGURUS CABANG; 
           a.5. UTUSAN UNSUR PENGURUS RAYON;
     b. PESERTA MUSYAWARAH CABANG MEMILIKI HAK BICARA DAN HAK SUARA. 
     c. SETIAP PESERTA UTUSAN MEMILIKI HAK 1 (SATU) SUARA.
     d. PENINJAU MUSYAWARAH CABANG TERDIRI DARI :   
          d.1. UNSUR KOORDINATOR ANGGOTA; 
          d.2. PIHAK-PIHAK YANG DIUNDANG OLEH PENGURUS CABANG.
     e. PENINJAU MUSYAWARAH CABANG HANYA MEMILIKI HAK BICARA.
6. MUSYAWARAH RAYON DIHADIRI OLEH PESERTA DAN PENINJAU. 
     a. PESERTA MUSYAWARAH RAYON ADALAH :
            a.1. UTUSAN UNSUR DEWAN PEMBINA RAYON; 
            a.2. UTUSAN UNSUR PENGURUS CABANG; 
            a.3. UTUSAN DEWAN PENASEHAT RAYON; 
            a.4. UTUSAN PENGURUS RAYON; 
            a.5. UTUSAN UNSUR KOORDINATOR ANGGOTA.
    b. PESERTA MUSYAWARAH RAYON MEMILIKI HAK BICARA DAN HAK SUARA.
    c. SETIAP PESERTA UTUSAN MEMILIKI HAK 1 (SATU) SUARA 
    d. PENINJAU MUSYAWARAH RAYON ADALAH :
            d.1. UNSUR ANGGOTA RAYON  d.2. PIHAK-PIHAK YANG DIUNDANG OLEH PENGURUS RAYON.
    e. PENINJAU MUSYAWARAH RAYON HANYA MEMILIKI HAK BICARA.



1. PESERTA RAPAT KERJA NASIONAL TERDIRI DARI :
            a. UNSUR DEWAN PEMBINA; 
            b. DEWAN PERTIMBANGAN; 
            c. PENGURUS PUSAT; 
            d. UNSUR PENGURUS DAERAH.
2. PESERTA RAPAT KERJA DAERAH TERDIRI DARI : 
            a. UNSUR DEWAN PEMBINA; 
            b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;   
            c. PENGURUS DAERAH; 
            d. UNSUR PENGURUS CABANG.
3. PESERTA RAPAT KERJA CABANG TERDIRI DARI : 
           a. UNSUR DEWAN PEMBINA; 
           b. DEWAN PENASEHAT CABANG; 
           c. PENGURUS CABANG; 
           d. UNSUR PENGURUS RAYON. 
4. JIKA DIPERLUKAN PENGURUS RAYON DAPAT MENGADAKAN RAPAT KERJA RAYON.
5. PESERTA RAPAT KERJA RAYON TERDIRI DARI :
           a. UNSUR DEWAN PEMBINA 
           b. DEWAN PENASEHAT RAYON 
           c. PENGURUS RAYON 
           d. UNSUR KOORDINATOR ANGGOTA

 
1. PESERTA RAPAT PIMPINAN PUSAT TERDIRI DARI :
           a. UNSUR DEWAN PEMBINA; 
           b. DEWAN PERTIMBANGAN; 
           c. PENGURUS PUSAT; 
           d. UNSUR PENGURUS DAERAH
2. PESERTA RAPAT PIMPINAN DAERAH TERDIRI DARI : 
          a. UNSUR DEWAN PEMBINA; 
          b. DEWAN PENASEHAT DAERAH; 
          c. PENGURUS DAERAH; 
         d. UNSUR PENGURUS CABANG;
3. PESERTA RAPAT PIMPINAN CABANG TERDIRI DARI : 
          a. UNSUR DEWAN PEMBINA; 
          b. DEWAN PENASEHAT CABANG; 
          c. PENGURUS CABANG; 
          d. KETUA DAN SEKRETARIS PENGURUS RAYON.
 
1. PESERTA RAPAT KONSULTASI TINGKAT PUSAT TERDIRI DARI:
           a. DEWAN PERTIMBANGAN 
           b. PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI.
2. PESERTA RAPAT KONSULTASI TINGKAT DAERAH TERDIRI DARI : 
          a. DEWAN PENASEHAT DAERAH; 
          b. PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI.
 3. PESERTA RAPAT KONSULTASI TINGKAT CABANG TERDIRI DARI : 
          a. DEWAN PENASEHAT CABANG; 
          b. PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI; 
          c. PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI.


 
1. PESERTA RAPAT FORUM BERSAMA TINGKAT PUSAT TERDIRI DARI:
          a. PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI; 
          b. PENGURUS PUSAT ORMAS FKPPI.
 2. PESERTA RAPAT FORUM BERSAMA TINGKAT DAERAH TERDIRI DARI :  
          a. PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI; 
          b. PENGURUS DAERAH ORMAS FKPPI.
 3. PESERTA RAPAT FORUM BERSAMA TINGKAT CABANG TERDIRI DARI:
          a. PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI; 
          b. PENGURUS CABANG FKPPI; 
          c. PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI.
 4. PESERTA RAPAT FORUM BERSAMA DIPERLUAS DIHADIRI OLEH PIHAK-PIHAK YANG DIUNDANG OLEH PENGURUS SESUAI 
     DENGAN TINGKATANNYA.



 MEKANISME MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PENGURUS DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
 
  1. WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL MELIPUTI :
              a. MENYEMPURNAKAN DAN MENETAPKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA;
              b. MENETAPKAN PROGRAM UMUM DAN KEBIJAKSANAAN ORGANISASI; 
              c. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PUSAT; d. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN 
                  KETUA UMUM; 
             e. MENETAPKAN DEWAN PEMBINA PUSAT; f. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PERTIMBANGAN; 
             g. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT.
2. DIADAKAN 4 (EMPAT) TAHUN SEKALI.
3. DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.


1. MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUNAS.
2. DIADAKAN APABILA KEADAAN ORGANISASI SANGAT GENTING DAN DIPERLUKANKEPUTUSAN PENTING DEMI KELANGSUNGAN  
    ORGANISASI.  
3. DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA DENGAN USULAN SEKURANGKURANGNYA 2/3  PENGURUS PUSAT DAN 2/3 
    DEWAN PERTIMBANGAN DAN USULSEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS DAERAH.  4. DISELENGGARAKAN OLEH 
    PENGURUS PUSAT.


1. WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH MELIPUTI :
       a. MENYUSUN PROGRAM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UMUM;
       b. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS DAERAH; 
       c. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN KETUA DAERAH; 
       d. MENETAPKAN DEWAN PEMBINA DAERAH; 
       e. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN  DEWAN PENASEHAT DAERAH; 
       f. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN PENGURUS HARIAN PENGURUS  DAERAH.
2. DIADAKAN 4 (EMPAT) TAHUN SEKALI. 
3. DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH. 

1. MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA DIADAKAN ATAS USULAN 2/3 DEWAN PENASEHAT DAERAH DAN 2/3 PENGURUS DAERAH DAN USULAN 2/3 PENGURUCABANG SERTA MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENGURUS PUSATGENERASI MUDA FKPPI YANG MANA PERSETUJUAN TERSEBUT DIPUTUSKANDALAM RAPAT PLENO PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI.
2. DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH  

1. WEWENANG MUSYAWARAH CABANG MELIPUTI : 
    a. MENYUSUN PROGRAM CABANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH.
    b. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS CABANG. 
    c. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN KETUA CABANG. 
    d. MENETAPKAN DEWAN PEMBINA CABANG. 
    e. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT CABANG.
    f. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN PENGURUS HARIAN PENGURUS CABANG.
2. DIADAKAN 4 (EMPAT) TAHUN SEKALI. 
3. DILAKSANAKAN OLEH PENGURUS CABANG.


1. WEWENANG MUSYAWARAH RAYON MELIPUTI :  
    a. MENYUSUN PROGRAM RAYON DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM CABANG;
    b. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS RAYON;
    c. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN KETUA RAYON; 
    d. MENETAPKAN DEWAN PEMBINA RAYON; 
    e. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT RAYON;
    f. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN PENGURUS HARIAN PENGURUS RAYON.
2. DIADAKAN 4 (EMPAT) TAHUN SEKALI.  
3. DILAKSANAKAN OLEH PENGURUS RAYON.


1. WEWENANG RAPAT KERJA NASIONAL MELIPUTI :
    a. MEMETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM UMUM;
    b. MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT.
2 SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUNAS. 
3 DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

1. WEWENANG RAPAT KERJA DAERAH MELIPUTI :
    a. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH, SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM DAERAH.
    b. MENGEVALUASI PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH.  
2. SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUSDA. 
3. DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH. 
 
1. WEWENANG RAPAT KERJA CABANG MELIPUTI :  
    a. MENETAPKAN  PROGRAM  KERJA PENGURUS CABANG SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM KERJA CABANG     
    b. MENGEVALUASI PROGRAM KERJA PENGURUS CABANG.
2. DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG. 

 1. WEWENANG RAPAT KERJA RAYON MELIPUTI : 
     a. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS RAYON SEBAGAI PENJABARANPROGRAM RAYON.
     b. MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS RAYON.
2. DISELENGGARAKAN JIKA DIPERLUKAN. 

1. RAPAT-RAPAT PIMPINAN DITINGKAT PUSAT/ DAERAH/ CABANG, MEMILIKI  WEWENANG, MENETAPKAN/ MEMUTUSKAN HAL-HAL YANG MENDESAK YANG DIHADAPI OLEH ORGANISASI. 
2. KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT PIMPINAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.
3. RAPAT-RAPAT PIMPINAN DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

1. RAPAT KONSULTASI DITINGKAT PUSAT/DAERAH/CABANG, MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENGKONSULTASIKAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH ORGANISASI.
2. KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT KONSULTASI TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.
3. RAPAT-RAPAT KONSULTASI DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS SESUAI DENGAN TINGKATANNYA. 

1. RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DITINGKAT PUSAT /DAERAH/CABANG MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENGKOORDINASIKAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH ORGANISASI.
2. KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.
3. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUARGA BESAR FKPPI DILAKUKAN DISEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN.

HAK SUARA DAN HAK BICARA BAGI PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT YANG DIATUR DALAM BAB XVI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. PADA MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) DAN ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB). 
      a.   HAK SUARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH  PESERTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA         
           TERBANYAK, KETENTUAN HAK SUARA BAGI PESERTA SEPERTI DIATUR DALAM BAB XIV PASAL 38 AYAT (1) DAN AYAT (2) 
           HURUF (a) DAN HURUF (c) ANGGARAN RUMAH TANGGA.

      b.  HAK BICARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH  PESERTA DAN PENINJAU DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT, USUL ATAU 
           SARAN DALAM SETIAP PERSIDANGAN, KETENTUAN HAK BICARA BAGI PESERTA DAN PENINJAU DUATUR DALAM BAB XIV 
           PASAL 38 AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF (b) DAN HURUF (e) ANGGARAN RUMAH TANGGA.

2.  PADA MUSYAWARAH DAERAH DAN ATAU MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA : 
      a.  HAK SUARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH  PESERTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA 
           TERBANYAK, KETENTUAN MENGENAI HAK SUARA BAGI PESERTA SEPERTI DIATUR DALAM BAB XIV PASAL 38 AYAT (3) 
           DAN AYAT (4) HURUF (a) DAN HURUF (c) ANGGARAN RUMAH TANGGA.
      b.  HAK  BICARA  ADALAH  HAK  YANG DIMILIKI OLEH PESERTA DAN PENINJAU DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT, USUL 
           ATAU SARAN DALAM SETIAP PERSIDANGAN, KETENTUAN HAK BICARA BAGI PESERTA DAN PENINJAU DIATUR DALAM BAB 
           XIV PASAL 38 AYAT (3) DAN AYAT (4) HURUF (b) DAN HURUF (e) ANGGARAN RUMAH TANGGA. 
3. PADA MUSYAWARAH CABANG : 
      a. HAK SUARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH PESERTADALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA 
          TERBANYAK, KETENTUAN MENGENAI HAK SUARA BAGI PESERTA SEPERTI DIATUR DALAM BAB XIV PASAL 38 AYAT (5) 
           HURUF (a) DAN HURUF (c) ANGGARAN RUMAH TANGGA.
      b. HAK  BICARA  ADALAH  HAK  YANG DIMILIKI OLEH PESERTA DAN PENINJAU DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT, USUL 
           ATAU SARAN DALAM SETIAP PERSIDANGAN, KETENTUAN HAK BICARA BAGI PESERTA DAN PENINJAU DIATUR DALAM BAB 
           XIV PASAL 38 AYAT (5) HURUF (b) DAN HURUF (e) ANGGARAN RUMAH TANGGA.
4. PADA MUSYAWARAH RAYON : 
     a. HAK SUARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH PESERTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA 
         TERBANYAK, KETENTUAN MENGENAI HAK SUARA BAGI PESERTA SEPERTI DIATUR DALAM BAB XIV PASAL 38 AYAT (6) 
          HURUF (a) DAN HURUF (c) ANGGARAN RUMAH TANGGA.
     b. HAK  BICARA  ADALAH  HAK  YANG DIMILIKI OLEH PESERTA DAN PENINJAU DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT, USUL 
          ATAU SARAN DALAM SETIAP PERSIDANGAN, KETENTUAN HAK BICARA BAGI PESERTA DAN PENINJAU DIATUR DALAM BAB 
          XIV PASAL 38 AYAT (6) HURUF (b) DAN HURUF (e) ANGGARAN RUMAH TANGGA.  

1. MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT SEPERTI YANG TERSEBUT DALAM BAB XIV ANGGARAN DASAR ADALAH SAH, APABILA DIHADIRI OLEH LEBIH DARI ½ (SETENGAH) JUMLAH PESERTA.
2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA AZASNYA DIUSAHAKAN SEJAUH MUNGKIN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT, DAN APABILA TIDAK TERCAPAI, MAKA KEPUTUSAN AKAN DIAMBIL BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.
3. DALAM HAL MUSYAWARAH MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG PEMILIHAN PIMPINAN, SEKURANG-KURANGNYA 2/3 (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH YANG HADIR. 

1. HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI AKAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN ORGANISASI DAN ATAU KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.
2. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI HANYA DAPAT DIRUBAH DALAM MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA.
3. ANGGARAN RUMAH TANGGA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.